JAKARTA — Unit Intregated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) mulai menenderkan minyak mentah (crude oil). Tender minyak mentah ini untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan Pertamina.
Vice President ISC Pertamina Daniel Syahputra Purba mengatakan, tender crude oil tersebut untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan pada April 2015. “Kami sudah mulai lakukan tender. Kami akan evaluasi penawaran yang masuk,” katanya di Jakarta, Selasa (27/1).
Menurut Daniel, pihaknya telah mengumumkan pelaksanaan tender tersebut pada Kamis (22/1). Untuk tender lanjutan, ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengolahan untuk crude dan Direktorat Pemasaran untuk bahan bakar minyak (BBM).
Daniel mengatakan, pihaknya akan menyeleksi peserta tender secara ketat. “Kami menjaga integritas dan transparansi,” ujarnya.
Sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, ISC membuka kesempatan kepada semua pihak termasuk pedagang (trader) yang kredibel untuk ikut dalam tender.
Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (26/1), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Pertamina akan menyeleksi secara ketat kelayakan pemasok crude dan BBM dengan memakai pihak independen.
Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM merekomendasikan pengalihan peran tender impor minyak mentah dan BBM yang sebelumnya dilakukan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke ISC Pertamina. Selama ini, Petral melakukan impor BBM sebanyak delapan hingga 10 juta barel per bulan dan minyak mentah 10 juta barel per bulan untuk kebutuhan Pertamina.
Tim juga merekomendasikan perombakan manajemen ISC. Sejak 30 Desember 2014, Pertamina menunjuk Daniel Purba yang juga merupakan salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebagai Vice President ISC.
Ditemui terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja menuturkan, pemerintah akan melakukan evaluasi harga BBM setiap dua pekan sekali. “Kalau kita lihat saat ini, harga minyak dunia mulai turun, terus mulai datar, dan ada tanda-tanda mulai naik. Kita evaluasi setiap dua minggu, naik turunnya masih kita kaji. Kalau dilihat dari tren, turun terus lalu sekarang mulai datar,” katanya memaparkan.
Menurut Wiratmadja, bila melihat kecenderungan harga minyak dunia saat ini, harga BBM jenis Premium dan solar belum akan naik dalam waktu dekat. “Saya baru bertemu dengan para ahli perminyakan, dalam 12 bulan mereka analisis harga akan stabil, tidak akan dumping. Di kisaran 50 sampai 60 dolar AS per barel,” ujarnya.
Perkiraan para ahli tersebut, ia menambahkan, juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan asumsi makro. Selain itu, pemerintah juga berniat membuat kebijakan batas atas harga BBM. Hal ini diterapkan bila terjadi kenaikan harga minyak yang cukup tinggi sehingga tidak membebani masyarakat.
sumber: republika.co.id
Senin, 16 Maret 2015
Pertamina-ISC Diminta Transparan Soal Tender Minyak
JAKARTA -- Direktur Energy Wacth Indonesia, Ferdinand Hutahaean mengatakan proses tender minyak mentah PT Pertamina yang dilakukan Integrated Supply Chain (ISC) di bawah pimpinan Daniel Purba, hingga kini belum juga diumumkan pemenangnya ke publik. Bahkan dalam prosesnya ISC dan Pertamina terkesan tertutup dan tidak transparan.
Menurut Ferdinand, ISC mengabaikan rekomendasi tim RTKM Faisal Basri yang menginginkan transparansi di sektor migas. Informasi yang beredar dalam tender pengadaan minyak jenis Azuri dan Qua Iboe-Nigeria masing-masing sebesar dua juta barel telah dimenangkan tanpa menggunakan penawaran harga terendah.
"Penting bagi ISC-Pertamina untuk melakukan transparansi atau keterbukaan informasi tentang pengadaan minyak. Saat ini ada dua hal yang paling krusial untuk dibuka secara jujur ke publik, yaitu terkait tender minyak mentah perdana ISC dan perjanjian kerja sama dengan Sonangol," ujar direktur Energy Wacth Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Sabtu (31/1).
Menurutnya, dua hal tersebut menjadi sangat penting karena akan menjadi barometer pertama bagi publik tentang kinerja ISC dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang dipimpin oleh Faisal Basri itu. "Saat ini, ISC-Pertamina dipimpin Daniel Purba tidak ada keterbukaan terkait volume crude oil yang hendak diimpor, siapa peserta tendernya, mekanisme dan apa saja syarat yang ditentukan," tegasnya.
Menurutnya, jika ISC dan Pertamina masih tertutup seperti ini, artinya tidak ada perubahan sama sekali menjadi bukti sah bahwa selama ini tim RTKM Faisal Basri hanya memindahkan tempat bermain mafia. Tim RTKM hanya melakukan pergantian mafia minyak dari mafia di Petral-PES ke mafia di ISC. "Daniel Purba sebagai VP ISC Pertamina harusnya membuka semuanya ke publik, jangan ditutupi supaya publik bisa ikut mengawasi," jelasnya.
sumber: republika.co.id
Kamis, 12 Maret 2015
DPR: Pertamina Digebukkin Menhub Jonan, Sudirman Said Kok Diam Saja
Kardaya Warnika
"Pertamina disuruh Menteri saja sudah gemetaran dengkulnya. Pertamina bisa digebukin sama Menteri (Perhubungan)," kata Kardaya di Jakarta, Selasa (10/3).
Jakarta, Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai perselisihan antara PT Pertamina (Persero) terkait rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya sangatlah tidak seimbang. Pasalnya, Pertamina harus dihadapkan pada kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
Menurut Kardaya, sebaiknya Menteri ESDM Sudirman Said turut andil dalam menengahi perselisihan tersebut, karena Pertamina jelas tidak akan mampu menghadapi aturan yang akan dibuat Kementerian Perhubungan dalam membangun pelabuhan di Karawang, Jawa Barat tersebut.
"Pertamina disuruh Menteri saja sudah gemetaran dengkulnya. Pertamina bisa digebukin sama Menteri (Perhubungan)," kata Kardaya di Jakarta, Selasa (10/3).
Oleh karena itu, Kardaya berharap Kementerian ESDM sebagai Kementerian teknis untuk Pertamina, bisa melindungi segala kebijakan dan keputusan.
Ia menegaskan, upaya dari Pertamina dalam melindungi pipa migas akan sia-sia jika tanpa ada dukungan dari Kementerian ESDM.
"Harusnya yang sejajar Menteri ESDM yang ngotot untuk melindungi Pertamina biar nggak terganggu, jangan Pertamina sendiri," katanya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan guna membahas masalah pelabuhan Cilamaya.
"Kita masih reses, nanti kita koordinasi sama Komisi V memanggil Kementerian Perhubungan," sebutnya.
sumber: Aktual.co
Pertamina Merugi Rp21 Triliun dari Pembangunan Pelabuhan Cilamaya
Pelabuhan
"Berkurangnya pendapatan APBN karena kehilangan produksi PHE ONWJ sebesar 40 ribu bph minyak dan 200 mmscfd gas, setara dengan Rp60 miliar per hari atau Rp21 triliun per tahun," kata Adiatma di Jakarta, Selasa (10/3).
Jakarta, Media Manager PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan bahwa negara akan merugi puluhan triliun per tahun dari pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Hal itu dikarekan di area pembangunan pelabuhan terdapat blok migas yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), yang memproduksi minyak sebesar 40 ribu bph dan gas 200 mmscfd.
"Berkurangnya pendapatan APBN karena kehilangan produksi PHE ONWJ sebesar 40 ribu bph minyak dan 200 mmscfd gas, setara dengan Rp60 miliar per hari atau Rp21 triliun per tahun," kata Adiatma di Jakarta, Selasa (10/3).
Selain itu, lanjut dia, pasokan gas ke PLTG Muara Karang dan PLTG Tanjung Priok juga akan terganggu. Sebelumnya disebutkan bahwa 60 persen gas dari blok tersebut dialirkan ke PLTG-PLTG di Jakarta dan 40 persen dialirkan ke industri, salah satunya industri pupuk.
"Jakarta akan terdampak langsung karena sumber gas ini untuk menjalankan pembangkit PLN. Jakarta bisa gelap," ujarnya.
Ia menjelaskan, di blok migas itu, ada pipa yang mengalirkan BBM dan gas ke kilang Balongan. Kalau operasional pipa-pipa migas itu berhenti, dikhawatirkan pasokan migas ke kilang Balongan dari ONWJ akan terganggu. Ketersediaan BBM untuk wilayah Jakarta dan pasokan BBG untuk TransJakarta dipastikan akan terganggu.
"Pasokan gas untuk industri seperti Pupuk Kujang dan Krakatau Steel dan 27 industri lokal akan terhenti," tandasnya.
sumber: Aktual.co
Awal Tahun Pertamina Merugi Rp420 Miliar, EWI Pertanyakan Kapabilitas Dirut Pertamina
Pertamina
"Kesalahan manajemen Dwi Soetjipto yang tidak mampu menelorkan kebijakan antisipatif dan responsif membuat Pertamina jadi gamang dan hanya mampu menelorkan kebijakan reaktif," ujar direktur eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada Aktual di Jakarta, Selasa (10/3).
Jakarta, Pada Januari 2015 PT Pertamina (Persero) mencatat kerugian mencapai USD35 juta (Rp 420 miliar). Kerugian pertamina bisa disebabkan turunnya harga minyak dunia yang mendekati harga biaya produksi sehingga menurunkan pendapatan perusahaan. Selain itu, banyaknya pemborosan dalam operasional dituding menjadi penyebab kerugian Pertamina.
"Kesalahan manajemen Dwi Soetjipto yang tidak mampu menelorkan kebijakan antisipatif dan responsif membuat Pertamina jadi gamang dan hanya mampu menelorkan kebijakan reaktif," ujar direktur eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada Aktual di Jakarta, Selasa (10/3).
Lebih lanjut dikatakan, saat ini elpiji 3Kg memiliki nilai subsidi paling besar, sementara minyak tanah subsidinya kecil. Seharusnya melalui bensin, solar dan elpiji 12Kg Pertamina sudah untung.
"Jika dihitung dari keuntungan subsidi, tidak seharusnya Pertamina merugi jika dikelola dengan baik dan dengan kebijakan yang matang. Intinya adalah evaluasi menyeluruh terutama dalam biaya operasi karena ini pemborosan luar biasa," tegasnya.
Dengan kondisi seperti ini, lanjutnya, apakah Pertamina akan bisa menghadirkan kemakmuran bagi bangsa dan negara? Jika tidak segera membenahi internalnya maka Pertamina hanya akan memperkaya karyawannya saja tapi tidak memberi manfaat pada rakyat banyak.
Menurutnya, kementrian BUMN dan Direksi Pertamina segera duduk bersama menyusun strategi ke depan bagaimana menghadapi tantangan besar. Harga minyak dunia mungkin akan bertahan lama dengan kondisi seperti sekarang.
"Kondisi ini bahaya bagi pertamina, bisa-bisa Pertamina dalam 2 (dua) tahun akan bangkrut karena terus merugi. Apakah ini yang diinginkan kementrian BUMN dan Direksi Pertamina," pungkasnya.
sumber: Aktual.co
Selasa, 10 Maret 2015
Kewenangan Tender Petral Dialihkan ke ISC
Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengeluarkan rekomendasi agar kewenangan tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dialihkan dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.
Ketua Tim Faisal Basri, dalam paparannya Selasa (30/12/2014), mengungkapkan ada beberapa pertimbangan tim mengeluarkan rekomendasi tersebut. Berbagai perkembangan menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
“Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat,” ungkap Faisal.
Kondisi tersebut, Faisal melanjutkan, menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
“Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak,” imbuh Faisal.
Ketua Tim Faisal Basri, dalam paparannya Selasa (30/12/2014), mengungkapkan ada beberapa pertimbangan tim mengeluarkan rekomendasi tersebut. Berbagai perkembangan menuntut perubahan kebijakan dan pengelolaan ekspor dan impor minyak mentah dan BBM.
“Kebutuhan minyak mentah dan BBM semakin tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sehingga impor minyak mentah dan BBM cenderung meningkat,” ungkap Faisal.
Kondisi tersebut, Faisal melanjutkan, menuntut kehadiran perusahaan perdagangan (trading company) minyak nasional yang dapat mendorong peningkatan efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM.
“Selama beberapa tahun terakhir muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Petral dalam menjalankan fungsinya sebagai anak perusahaan negara yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan minyak mentah dan produk minyak,” imbuh Faisal.
sumber: kompas.com
Tim Anti-Mafia Rekomendasikan Tender Minyak Terbuka untuk Umum
Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) merekomendasikan agar penjualan dan pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) oleh Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina, dilakukan melalui proses tender terbuka dengan mengundang semua vendor terdaftar yang kredibel dan tidak terbatas pada NOC (National Oil Company).
Selama 2,5 tahun kewenangan procurement ada di tangan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), hanya NOC yang bisa mengikuti tender pengadaan minyak mentah dan BBM. Alih-alih membuat mata rantai pengadaan makin singkat, aturan ini justru memperpanjang mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM.
Bedasarkan temuan tim, Ketua Tim Faisal Basri mengungkapkan, Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melalui NOC. Bahkan Faisal mengutip keterangan dari Petral, sekarang sudah sepenuhnya dari NOC.
“Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain,” sebut Faisal dalam paparannya, Selasa (30/12/2014).
Praktik bahwa hanya NOC saja yang bisa ikut tender pengadaan minyak mentah dan BBM muncul berdasarkan Persetujuan Direksi No.RRD-54/C00000/2012-SO tanggal 4 Juni 2012 hurup B No.1.
“Pola pengadaan minyak mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai aem lenght Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui; a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen minyak mentah sebagai major share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM,” bunyi Persetujuan Direksi tersebut.
Sayangnya, lanjut Faisal, akibat aturan tersebut mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM justru semakin panjang. Tim menemukan bahwa tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak.
Salah satu contohnya, sebut Faisal, adalah Maldives NOC Ltd. – tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
Temuan lain, pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakan fronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Faisal juga menyebut PTT (NOC Thailand) ternyata digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan.
Atas dasar temuan tersebut, tim merekomendasikan agar tender pengadaan minyak mentah dan BBM bisa diikuti tidak hanya dari NOC. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang juga menjabat sebagai VP ISC Daniel Purba menegakan ISC akan membuka tender tak hanya untuk NOC.
“Tidak harus dari NOC, tapi tentunya dari para pemasok yang akan diseleksi, akan dilihat,” kata dia.
Sementara itu ditanya mengantisipasi kemungkinan munculnyarent seeker jika tender diikuti terbuka umum, Daniel menegaskan ISC akan menyeleksi trader yang mengikuti tender. “Tradernya juga harus punya kredibilitas, integritas, fasilitas, dan juga bukan trading company yang sembarangan. ISC harus selektif,” ucap Daniel.
Selama 2,5 tahun kewenangan procurement ada di tangan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), hanya NOC yang bisa mengikuti tender pengadaan minyak mentah dan BBM. Alih-alih membuat mata rantai pengadaan makin singkat, aturan ini justru memperpanjang mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM.
Bedasarkan temuan tim, Ketua Tim Faisal Basri mengungkapkan, Petral mengklaim pengadaan minyak lambat laun sudah semakin banyak melalui NOC. Bahkan Faisal mengutip keterangan dari Petral, sekarang sudah sepenuhnya dari NOC.
“Dengan perubahan ini muncul kesan kuat mata rantai pengadaan minyak semakin pendek. Kenyataannya, NOCs yang memenangi tender pengadaan tidak selalu memasok minyaknya sendiri, bahkan kerap memperoleh minyak dari pihak lain,” sebut Faisal dalam paparannya, Selasa (30/12/2014).
Praktik bahwa hanya NOC saja yang bisa ikut tender pengadaan minyak mentah dan BBM muncul berdasarkan Persetujuan Direksi No.RRD-54/C00000/2012-SO tanggal 4 Juni 2012 hurup B No.1.
“Pola pengadaan minyak mentah dan BBM melalui Petral/PES sebagai aem lenght Pertamina untuk pemenuhan kebutuhan nasional dilakukan melalui; a. NOC yang tidak terbatas hanya pada produksi sendiri; b. Produsen minyak mentah sebagai major share holder dan major oil company; c. Pemilik kilang BBM,” bunyi Persetujuan Direksi tersebut.
Sayangnya, lanjut Faisal, akibat aturan tersebut mata rantai pengadaan minyak mentah dan BBM justru semakin panjang. Tim menemukan bahwa tidak semua NOC merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak.
Salah satu contohnya, sebut Faisal, adalah Maldives NOC Ltd. – tertera dalam Daftar Mitra Usaha Petral. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim, NOC tersebut beberapa kali digunakan sebagai “kedok” untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral.
Temuan lain, pelaku pasar bertindak sebagai agent/arranger yang menggunakan fronting NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil) dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Faisal juga menyebut PTT (NOC Thailand) ternyata digunakan sebagai vehicle dalam pengadaan minyak mentah Azeri dari Azerbaijan.
Atas dasar temuan tersebut, tim merekomendasikan agar tender pengadaan minyak mentah dan BBM bisa diikuti tidak hanya dari NOC. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, yang juga menjabat sebagai VP ISC Daniel Purba menegakan ISC akan membuka tender tak hanya untuk NOC.
“Tidak harus dari NOC, tapi tentunya dari para pemasok yang akan diseleksi, akan dilihat,” kata dia.
Sementara itu ditanya mengantisipasi kemungkinan munculnyarent seeker jika tender diikuti terbuka umum, Daniel menegaskan ISC akan menyeleksi trader yang mengikuti tender. “Tradernya juga harus punya kredibilitas, integritas, fasilitas, dan juga bukan trading company yang sembarangan. ISC harus selektif,” ucap Daniel.
sumber: kompas.com
Langganan:
Postingan (Atom)